Link-AR Borneo berdiri bersama masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat pesisir, dan gerakan buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka, melindungi ruang hidup, serta menjaga kelestarian lingkungan. Melalui riset, pendidikan kritis, pengorganisasian masyarakat, dan advokasi,…
Persoalan yang dihadapi buruh, petani dan masyarakat adat sangat kompleks. Pengusaha dan Negara, perlu dikawal untuk tidak melakukan pengabaian dan bahkan melakukan perampasan terhadap hak-hak buruh, petani dan masyarakat adat. Ketiga sektor dalam masyarakat ini, sangat rentan menjadi korban eksploitasi dari bisnis baik di bidang industri manufaktur maupun industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan. Persoalan-persoalan yang masih eksis mulai dari upah, land grabbing/tenurial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), status tenaga kerja, jaminan sosial, beban kerja, hingga persoalan anggota plasma.
Indonesia khususnya Kalimantan adalah mega-biodiversity country nomor 2 (dua) di dunia setelah Brazil. Indonesia memiliki 25% spesies ikan di dunia, 17% spesies burung, 16% spesies reptil dan amfibi, 12% spesies mamalia dan 10% spesies tumbuhan bunga. Namun, persoalan-persoalan lingkungan hidup, telah mendorong terjadinya peningkatan emisi karbon. Hilangnya hutan, menjadi faktor utama akan perubahan iklim yang ekstrem.
Link-AR Borneo meyakini bahwa bisnis harus berprinsip pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang bukan hanya memperhatikan profit. Namun, memikirkan pengelolaan sumber daya alam dikelola berbasiskan kelestarian lingkungan hidup.
Ekspansi industri ekstraktif mendorong semakin tingginya ahli fungsi lahan di Indonesia. Hal ini berdampak pada ancaman atas keterbatasan tersedianya lahan yang berakibat terbatasnya sumber pangan bagi masyarakat. Desa dianggap sebagai simbol lumbung pangan. Tapi, kini desa semakin kehilangan daya dalam pemenuhan pangan bagi masyarakatnya.
Link-AR Borneo meyakini bahwa turun-temurun masyarakat di pedesaan telah mempraktikkanpemenuhan pangan dengan mengelola lahannya secara arif dan bijaksana. Link-AR Borneo akan mempromosikan dan mendorong masyarakat di pedesaan untuk mewujudkan kembali ketahanan pangan melalui pilar; ketersedian pangan, lumbung pangan tetap terisi, penganekaragaman konsumsi pangan dan langkah pencegahan krisis pangan.
